Komisi VI DPR Sepakat Ekspor Rotan Distop!

Sekurang-kurangnya ada dua kabar gembira dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di kabupaten/kota Cirebon pada tanggal 31 Oktober 2007 yang lalu. Pertama, Komisi VI DPR RI telah menyepakati usulan para pelaku usaha industri rotan Cirebon agar SK Mendag No. 12/1005 yang membuka keran ekspor bahan baku rotan dicabut karena keberadaan SK tersebut telah membuat industri mebel dan kerajinan nasional sekarat.

Kedua, ketua rombongan Komisi VI yang juga Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi menyampaikan informasi sangat penting kepada Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi (saat berkunjung ke PT HBM Rattan) bahwa Menteri Perindustrian Fahmi Idris telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar ekspor rotan dilarang. Anwar Sanusi berharap, akhir November ini pemerintah sudah bisa mengeluarkan kebijakan yang melarang ekspor rotan.

Dalam sesi tanya jawab antara para pelaku industri rotan dengan anggota DPR di Hotel Santika Cirebon, para pelaku industri strategis ini meminta agar DPR benar-benar serius menangggapi masalah yang dihadapi industri. Bahkan Ketua Kadinda Kabupaten Cirebon H. Oman Syahroman dengan pedas mengkritik anggota DPR yang dinilainya hanya menghabiskan anggaran, namun tidak jelas hasilnya. Oman minta anggota DPR bisa sungguh-sungguh berjuang demi rakyat yang diwakilinya, jangan hanya membuang anggaran.

Menanggapi kritikan pedas itu, Anwar Sanusi berjanji pihaknya bukan hanya akan memperjuangkan tetapi akan terus mengawal, sehingga perjuangan pelaku industri rotan agar SK Mendag tersebut dicabut bisa direalisasi. Menurut Anwar Sanusi, apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari industri mebel dan kerajinan rotan supaya SK tersebut dicabut adalah realistis. Kenapa?, karena Indonesia ini mestinya tidak mengekspor bahan baku, bukan hanya bahan baku rotan. Mestinya, kita sebagai negara sedang berkembang yang sudah mengarah ke negara maju merubah kebijakannya, yakni menjadikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi untuk diekspor, karena ada nilai tambahnya.

“Dengan kondisi industri mebel dan kerajinan rotan sekarang ini, yakni terjadi kelangkaan bahan baku, kami merekomendasikan agar bahan baku ini distop ekspor, tetapi dengan catatan dengan berproses agar menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi”, katanya.



Produk Unggulan

Menurut Ketua Umum AMKRI M. Hatta Sinatra, kalau kita berpikir jangka panjang untuk pertumbuhan industri barang jadi rotan, mebel, sudah semestinya sikap DPR RI seperti itu, maksudnya mendukung pelarangan ekspor rotan. Bahkan mestinya sikap seperti itu sudah ditunjukkan sejak dulu, sejak keluarnya SK Mendag No. 12/1005 yang membuka keran ekspor bahan baku rotan.

Kebijakan pelarangan ini, kata Hatta sudah terlambat tetapi ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Industri rotan ini dari dulu mestinya mengacu pada grand strategy plan sehingga pengembangan industri strategis ini menjadi lebih jelas. Selama ini karena tidak ada guidance, maka pengembangannya tidak seperti yang diharapkan.

Menurut Direktur PT Indo Grand Rattan, Jaso, pemerintah harus segera menutup kran ekspor bahan baku rotan karena hanya dengan industri rotanlah yang bisa membuat Indonesia unggul dan memiliki posisi tawar tinggi dibandingkan negara lain. "Indonesia harusnya bangga memiliki industri rotan yang sudah diakui dunia. Hanya dengan industri rotan saja, Indonesia bisa menyaingi negara-negara lainnya," katanya.

Sebagai pelaku industri yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk industri rotan, tentu saja Jaso sangat setuju jika mebel rotan segera dijadikan mebel nasional seperti halnya batik yang dijadikan pakaian nasional. Keinginan ini tentu tidak terlalu berlebihan jika kita melihat realitas yang ada, yakni masyakat Indonesia sudah lama mengenal mebel rotan dan mereka pun menyukai produk tersebut.

Menagih Janji DPR

Para pelaku industri mebel dan kerajinan rotan nasional tentu menyambut dengan suka cita jika pemerintah segera mencabut SK Mendag No. 12/1005 yang membuka keran ekspor bahan baku rotan tersebut, sebab pembukaan keran ekspor bahan baku ini telah membuat kondisi industri rotan sekarat. Akibat dibukanya keran ekspor bahan baku rotan, industri rotan yang tumbuh subur di Cirebon tinggal 30% saja. Semenjak peraturan itu digulirkan sekitar 420.000 orang dari 600.000 tenaga kerja di industri rotan menjadi pengangguran. Kalaupun ada yang masih bertahan, tampaknya tidak akan lama karena kinerja industri rotan terus menurun tajam.

Padahal dulu, pada saat kondisi normal, satu bulan paling tidak ada 2.000 kontainer produk mebeler asal Cirebon yang diekspor. Namun saat ini, untuk mencapai angka 800 kontainer saja sulit sekali. Pada pertengahan Juli sampai Desember 2006, rata-rata ekspor hanya 800 kontainer per bulan. Itu pun pada Oktober hanya 740 kontainer dan November hanya 726 kontainer.

Pada saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Kabupaten/Kota Cirebon pada tanggal 31 Oktober 2007, para pelaku industri mebel dan kerajinan rotan nasional diingatkan oleh beberapa anggota dewan agar selalu mengingatkan Komisi VI yang sudah sepakat menyetop ekspor bahan baku rotan dan akan terus mengawal sehingga SK Menperindag benar-benar dicabut pemerintah.

Salah seorang anggota Komisi VI DPR Fahry Hamzah mengingatkan agar para pelaku industri mebel dan kerajinan rotan nasional memantau dan meminta informasi terkini mengenai langkah DPR tersebut. Fahry juga meminta kepada para pelaku industri ini mengingatkan ketua rombongan yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi mengenai follow up kunjungannya ke Cirebon, utamanya mengenai keberadaan SK Menperindag yang sudah sangat menyusahkan industri mebel rotan.

Kita berharap para anggota Dewan (Komisi VI DPR) terus berjuang untuk mencabut SK Menperindag tersebut. Jika SK itu dicabut, kita akan menjadi raksasa yang tak terkalahkan di industri mebel rotan. Kita memang harus optimistis bahwa industri strategis ini memiliki prospek yang baik karena kita memiliki domination dalam hal bahan baku. Indonesia adalah pemilik bahan baku industri mebel dan kerajinan rotan terbesar di dunia dengan potensi produk rotan alam mencapai sekitar 250 ribu sampai 300 ribu ton per tahun atau sekitar 85% dari produksi dunia.

Sumber :http://rattan-amkri.com/?p=6&n_id=12

Mebel Rotan Cirebon Tembus Pasar Kyrgyzstan

Mebel Rotan Cirebon Tembus Pasar Kyrgyzstan

Sejak diperkenalkannya produk mebel rotan Indonesia di Bishkek ibukota Kyrgyzstan oleh KBRI Tashkent beberapa tahun lalu, pamor rotan asal Indonesia semakin mendapat tempat di tengah masyarakat Kyrgyzstan.

Dengan memanfaatkan pameran internasional di Kyrgyzstan yang diselenggarakan oleh Chamber of Commerce of the Republic of Kyrgyzstan bertajuk "Bishkek 2009" pada 8-12 Oktober 2009 lalu, stan Indonesia telah menampilkan berbagai produk mebel rotan Cirebon yang semakin mendapat perhatian pengunjung. Ketua Chamber of Commerce of the Republic of Kyrgyzstan, Djumazharlyk Tulebekovich, dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI Sjahril Sabaruddin pada saat peresmian pameran tersebut di Bishkek Kyrgyzstan telah menyampaikan rasa gembiranya atas beragam produk Indonesia khususnya mebel rotan yang pada saat ini telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Kyrgyzstan.

Pameran internasional "Bishkek 2009" diselenggarakan dua kali setahun, dan selalu diikuti oleh lebih dari 80 perusahaan dari dalam dan luar negeri, antara lain: Indonesia, China, India, Iran, Jerman, Kazakshtan, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Polandia, Rusia, dan Uzbekistan disamping pengusaha lokal Kyrgyzstan. Beberapa pengusaha Indonesia yang turut serta dalam pameran tersebut adalah asosiasi pengusaha mebel rotan Cirebon yang menampilkan mebel rotan khas pengrajin rotan kota Cirebon.

Pada kesempatan pameran berlangsung, telah disepakati perjanjian kerjasama antara asosiasi pengusaha mebel rotan Cirebon dengan beberapa pengusaha mebel setempat, antara lain: Arrows, Rattan Azia, dan Mir-Mebel Bishkek, dan dalam perjanjian tersebut termasuk pemesanan dan pembelian langsung mebel rotan dari asosiasi pengusaha mebel rotan Cirebon.

Disamping produk mebel, komoditi Indonesia lainnya yang pada saat ini telah memasuki pasar Kyrgyzstan, antara lain: palm oil, produk kertas, elektronik/ komputer, dan ban mobil. Neraca perdagangan RI-Kyrgyzstan selalu menunjukan surplus bagi Indonesia. Sebagaimana yang tercatat pada tahun 2008 total perdagangan RI-Kyrgyzstan adalah sebesar USD 2,39 juta dengan total nilai ekspor Indonesia mencapai USD 1,61 juta dan impor mencapai USD 784,9 ribu sedangkan total perdagangan RI-Kyrgyzstan periode Januari-Juli 2009 tercatat USD 1,61 juta dengan total nilai ekspor Indonesia mencapai USD 1,006 juta dan nilai impor mencapai USD 441,8 ribu.

Sumber : http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=2848&l=id

SBY Khawatirkan Industri Rotan Cirebon

Jakarta - Kisruh terkait ekspor bahan baku rotan yang mengancam keberlangsungan industri rotan Cirebon segera akan dibahas di Istana. "Presiden khawatir dengan perkembangan yang terjadi di sentra industri rotan Cirebon, karena ketiadaan bahan baku akibat semua diekspor," ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Fahmi, sesuai dengan pesan singkat yang ia terima dari Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Kamis malam (26/3), Presiden telah minta kejelasan terkait masalah yang menimpa sentra industri rotan tersebut. Dijelaskan, kekurangan bahan baku yang dirasakan pengusaha industri mebel rotan di Cirebon telah terjadi sejak akhir 2006, setelah dikeluarkannya Permendag Nomor 12 Tahun 2005 tentang Aturan Ekspor Bahan Baku Rotan.

Departemen Perindustrian (Depperin) sendiri, menurut Menperin, telah mencoba mengurai masalah tersebut sejak 2006 tapi belum mendapat respons dari departemen terkait. "Akhirnya kita sendiri (Depperin) yang membuka sentra industri rotan di Palu agar bahan baku rotan terserap di sana. Harusnya sentra itu juga dibangun di enam daerah lain, tapi anggaran kita kan terbatas," jelas Menperin.

Langkah Depperin membangun sentra industri rotan di luar Cirebon, ujar Fahmi, agar bahan baku rotan tidak diekspor keluar negeri. Menurut dia, enam daerah penghasil lain yang seharusnya juga dibangun sentra industri rotan yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Aceh, Papua, dan Jambi. "Mustinya kita bangun di daerah-daerah penghasil rotan itu sentra industri furnitur berbasis rotan dan sentra furnitur berbasis rotan," jelasnya.

Sumber : http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/5114/SBY-Khawatirkan-Industri-Rotan-Cirebon.jp

DAERAH PENGHASIL ROTAN SEBAIKNYA KEMBANGKAN INDUSTRI KERAJINAN

Jakarta, 27/3/2009 (Kominfo-Newsroom) – Departemen Perindustrian mengusulkan untuk mengembangkan sentra-sentra industri furniture dan kerajinan berbasis rotan di daerah penghasil rotan alam.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Jakarta, Jumat (27/3) mengatakan, terdapat enam daerah penghasil rotan yang seharusnya dibangun sentra industri rotan, yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Aceh, Papua, dan Jambi. Usulannya itu terkait kisruh ekspor bahan baku rotan yang mengancam keberlangsungan industri rotan Cirebon.

Kekurangan bahan baku yang dirasakan pengusaha industri mebel rotan di Cirebon, Jawa Barat, telah terjadi sejak akhir tahun 2006 setelah dikeluarkannya Permendag Nomor 12 Tahun 2005 tentang Aturan Ekspor Bahan Baku Rotan.

“Sebenarnya keinginan ekspor rotan muncul dari daerah penghasil rotan alam yang mempersoalkan bahan baku rotan hanya dinikmati daerah Cirebon. Daerah penghasil rotan alam yang meminta kran ekspor dibuka karena mereka tidak menikmati hasil alamnya, jadi mereka berpikir sebaiknya dijual saja,” kata menteri.

Menurutnya, pihaknya telah mencoba mengurai masalah tersebut sejak 2006 namun belum mendapat respons dari departemen terkait.

“Akhirnya Depperin yang membuka sentra industri rotan di Palu agar bahan baku rotan terserap di sana. Harusnya sentra itu juga dibangun di enam daerah lain, tapi anggaran terbatas,” katanya.

Dikemukakan, langkah Depperin membangun sentra industri rotan di luar Cirebon dimaksudkan agar bahan baku rotan tidak diekspor ke luar negeri. “Seharusnya dibangun di daerah-daerah penghasil rotan itu sentra industri furnitur berbasis rotan,” katanya.

Menteri mengungkapkan bahwa permintaan dibangunnya sentra industri rotan di luar Cirebon tersebut adalah salah satunya diminta oleh Gubernur Gorontalo. “Tentunya pada waktu meminta, dia (Gubernur Gorontalo) sudah melakukan proses pengkajian.”

Sementara itu menanggapi kekhawatiran ekspor bahan baku rotan dan keberlangsungan industri rotan, lanjut menteri, segera akan dibahas di Jakarta. “Presiden khawatir dengan perkembangan yang terjadi di sentra industri rotan Cirebon, karena ketiadaan bahan baku akibat semua diekspor.”

Sesuai dengan pesan singkat yang diterima dari Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Kamis malam (26/3), katanya, Presiden telah meminta kejelasan terkait masalah yang menimpa sentra industri rotan, kata Menteri Fahmi.

Sumber : http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/daerah-penghasil-rotan-sebaiknya-kembangkan-industri-kerajinan/